Rapat Dinas Insidentil

Rapat Dinas Insidentil

12 Des

[Klaten, 01/11/2018], Kamis, 01 Nopember 2018 Pukul 08.30 WIB Ketua Pengadilan Negeri Klaten Albertus Usada, SH. MH memimpin Rapat Insidentil (Briefing) didampingi oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Notulen Miladina Yustifika Amalia, SH, MH dan M. Irwansyah Harahap, S.Akt dan Operator IT Kasubbag. PTIP Wijaya Binu Kamdani, SH,MM.

 

Dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan Negeri Klaten mengingatkan kembali rasa kesetiakawanan sosial kita semua atas beberapa musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita yang belum beruntung baik dari bencana gempa bumi ataupun jatuhnya pesawat Lion Air. Ketua Pengadilan Negeri Klaten juga mengajak seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Klaten untuk berdoa dan mengheningkan cipta sejenak sebagai rasa empati kepada keluarga korban khusunya kepada Bapak Rijal Mahdi (Hakim Tinggi PTA Babel), Ibu Hasnawati (Hakim Tinggi PT Babel, Yuningtias Upiek Kartikawati (Hakim Tinggi PT Babel), Ikhsan Riyadi (Hakim PN Koba Babel).

Dalam hal ini juga Ketua Pengadilan Negeri Klaten secara pribadi mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan dinas ke Eropa bersama 17 orang Delegasi dari tanggal 13 s.d 20 Oktober 2018 sampai pulang dengan selamat bisa berkumpul lagi dengan keluarga besar PN Klaten dan semua berkat doa dari seluruh keluarga besar PN Klaten tentunya.

Melalui kesempatan ini pula Ketua Pengadilan Negeri Klaten mengucapkan Syukur dan Selamat kepada 5 Hakim dari PN Klaten diantaranya :Ibu Sagung Bunga Mayasaputri A, SH, Ibu Novi Wijayanti, SH, Bapak Wahyu Setiodi, SH, Ibu Irma Wahyuningsih, SH, MH dan Bapak Kurnia Dianta Ginting, SH, MH yang sudah masuk dalam pemanggilan peserta Fit and Propertest Calaon Pimpinan Pengadilan Kelas II dan tentunya berharap semua itu akan dilalui dengan keseriusan dalam proses sehingga sampai pada hasilnya nanti. Karena hal itu adalah salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap Kinerja PN Klaten selama ini yang sudah di dengar baik Badan Peradilan Umum khususnya dan Mahkamah Agung RI pada umumnya.