Sosialisasi Perma 3 Tahun 2018 kepada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Jateng

Sosialisasi Perma 3 Tahun 2018 kepada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Jateng

25 Mei

[Klaten/09/05/2018] Di Hotel Sunan Surakarta Mulai Pukul 09:00 - 15:00 WIB Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perma 3 Tahun 2018 dengan Nara Sumber Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Di karenakan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sedang ada Tugas mendadak dari Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, maka beliau tidak bisa hadir dan digantikan oleh Bapak Direktur Binganis Bp. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,. M.Hum yang menjadi Narasumber untuk menyampaikan Sosialiasi Perma 3 Tahun 2018. Pembahasan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik ini dibahas dan dijelas secara global dan menyeluruh walapun tidak secara pasal per pasal, namun penjelasannya yang diberikan singkat, jelas dan mudah dipahami.

             Setelah Ishoma acara Sosialisasi Perma 3 Tahun 2018 dilanjutkan dengan acara Presentasi dan Simulasi aplikasi e-Court yang merupakan aplikasi pendukung Perma 3 Tahun 2018 oleh Tim Pengembang Mahkamah Agung RI Bp. Puji Wiyono, S.Kom dari Pengadilan Negeri Klaten. Sebelum simulai dijelaskan secara global bagaimana aplikasi e-Court dan diperoleh defini sebagai berikut :

  1. Aplikasi e-Court adalah aplikasi terpusat yang diselenggarakan oleh Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan SIPP di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan karena otomatis akan terkoneksi dengan database dan aplikasi SIPP di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasi e-Court.
  2. e-Court adalah aplikasi dengan Pengguna Terdaftar yang pada versi 1 ini pengguna ditujukan oleh Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan atau badan hukum
  3. Advokat untuk mendaftar perkara secara elektronik harus membuat akun di aplikasi e-Court dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi dimana dia disumpah dengan melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah secara elektronik oleh Pengguna Terdaftar.
  4. Pengguna Terdaftar dapat mendaftarkan perkara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-Court di seluruh Pengadilan di Indonesia dengan 1 akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-Court Mahkamah Agung.
  5. Pendaftaran Perkara secara elektronik akan mendapatkan Barcode dan Nomor Register Online (bukan nomor perkara)
  6. Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik adalah a) Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai pendaftaran, b) Mendaftarkan Surat Kuasa secara elektronik, c) Memasukkan data Pihak, d) Mengunggah Dokumen, e) Mendapatkan e-Skum (taksiran Panjar Biaya Perkara), f) Mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online, 7) Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan, 8) Mendapatkan Nomor Perkara.
  7. e-Court dapat digunakan mengirim dan menerima untuk Dokumen Persidangan Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban
  8. e-Court digunakan untuk Pemanggilan secara elektronik kepada Pihak yang telah menyejutui dan kepada Penggugat/Pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan.

Demikian gambaran singkat penjelasan e-Court yang diuraikan dalam acara sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 oleh Puji Wiyono, S.Kom. Dalam acara ini juga disimulasikan tata cara bagaimana mulai mendaftarkan perkara secara elektronik sampai dengan mendapatkan nomor perkara, unggah dokumen persidangan dan pemanggilan elektronik.