Rapat Teknis Yudisial Kejurusitaan

08 Feb

40
Written by Super User

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[Klaten, 08/02/2018] Kamis, 8 Februari 2018 seluruh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dikumpulkan di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA untuk Rapat Teknis Yudisial Kejurusitaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Bp. Albertus Usada, SH.,MH. Disampaikan bahwa dalam rapat ini tentang MoU dengan Pengadilan Agama Klaten tentang Radius Panggilan di wilayah Kabupaten Klaten yang telah membuat kesepakatan antara Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA dengan Pengadilan Agama Klaten. Diantara capaian daripada MoU ini adalah kenaikan biaya panggilan sesuai radius I, II dan III. Untuk Radius 1 sebesar Rp. 70.000,-, Radius II sebesar Rp. 80.000,- dan Radius III sebesar Rp. 100.000,-. Hal ini akan dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Klaten dan akan dipublikasi agar masyarakat tahu tentang perubahan besaran Biaya Panggilan berdasarkan radius karena hal ini akan mempengaruhi jumlah Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

               Tidak hanya menyampaikan masalah perubahan radius biaya panggilan, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten juga menyampaikan beberapa hal tentang tugas dan kewajiban seorang Jurusita ataupun Jurusita Pengganti, karena beliau berkata Putusan Pengadilan bisa batal demi Hukum karena Jurusita, oleh karenanya beliau berpesan agar pelaksanaan pemanggilan dilaksanakan secara baik-baiknya dan memenuhi syarat baik dan patut. Kewajiban penyampaikan relaas delegasi atau panggilan bantuan yang sifatnya dari luar agar ditangani secara serius sesuai Sema 6 Tahun 2014. Semua harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Acara ini dilanjutkan dengan rapat pembahasan MoU Pemanggilan yang sifatnya adalah pemanggilan umum baik melalui Mass media (Koran) atau melalui Pemangglan Umum (Kantor Pemerintah Daerah) bagaimana kesepakatan pelaksanaan Pemanggilan yang sifatnya Panggilan bagi pihak yang tidak diketahui alamat jelasnya, sehingga perlu dilakukan pemanggilan melalui mass media atau pemanggilan umum. Akhirnya dicapai kesapakatan untuk mekanisme pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya dengan mengedepankan asar peradilan salah satunya adalah biaya murah.

            Acara berjalan hampir 180 menit atau 2.5 jam di ruang ketua dan mendapat beberapa kesepakatan yang dicapai di dalam pelaksanaan tugas-tugas kejurusitaan.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi

07 Feb

17
Written by Super User

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

[Klaten, 07/02/2018] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi antara IN (Pemohon) dan BHS (Termohon) pagi ini dipimpim oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pihak pemohon Eksekusi di wakili oleh Suami. Dalam rapat dihadirkan juga Adovokat dari Pihak Termohon (BHS) dan dihadirkan juga Lurah Ds. Jeblog, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, Perwakilan dari Kecamatan Karanganom, Perwakilan Polres Klaten, Polsek Klaten dan dari Koramil. Dalam Hal ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Bp. Albertus Usada, SH.,MH menghendaki semua transparan baik dalam hal rapat pra pelaksanaan eksekusi maupun sampai tahap pelaksanaannya. Di awali dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten membacakan kronologi sampai dengan membacakan putusan Kasasi dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri sebagai Penegak Hukum Pelaksana Eksekusi dan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten kelas IA bahwa Eksekusi adalah Mahkotanya Ketua Pengadilan Negeri sehingga dalam hal ini perlu Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA bertindak dengan berasaskan Keadilan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

            Di dalam pelaksanaan ini disampaikan Bahwa Ketua Pengadilan Negeri sudah melakukan sesuai prosedur dan dikatakan aman dr segala fitnah dan laporan apapun, karena beliau Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA juga sudah melakukan check list apa-apa yang harus dilakukan karena Putusan Kasasi sudah turun sehingga Ketua Pengadilan Negeri Klaten perlu segera melaksanakan dan menjadi prioritas. Kemudian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA memberi kesempatan kepada Perwakilan Polres untuk memberikan masukan. Dan dalam hal ini Polres mendukung apa yang menjadi langkah Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA karena sudah sesuai dengan Hukum dan akan menunggu konfirmasi untuk mengerahkan pasuka bila perlu untuk langkah pengamanan eksekusi apabila diperlukan. Dilanjutkan dengan kesempatan diberikan kepada Polsek untuk memberi masukan. Polsek juga siap dan mendukung apa yang menjadi langkah hukum untuk pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018. Akan tetapi dihimbau sebelum pelaksanaan masih ada rentang waktu lebih kurang 1 minggu kedua belah pihak untuk membicarakan sehingga apabila terdapat kabar baik agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Kesempatan juga diberikan kepada Lurah Ds. Jeblog bahwa Lurah mendukung langkah hukum yang akan dilakukan untuk pelaksanaan eksekusi dan menjadi siap menjadi Pos dalam pelaksanaannya. Dihimbau agar jangan sampai terjadi kekerasan, agar semua bisa dibicarakan dengan baik-baik pada pelaksanaannya eksekusi pengosongan berjalan lancar, Pihak termohon (BHS) bisa menerima apa yang sudah menjadi keputusan pengadilan.

 

           Dilanjutkan dengan kesempatan alat negara lain yaitu perwakilan dari Koramil. Waktu juga diberikan kepada Pemohon (IN) untuk menyampaikan tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan dan sebagai pemohon meminta agar eksekusi tetap dilaksanakan. Dilanjutkan dengan waktu diberikan kepada Termohon (BHS) dengan didahulukan kepada Advokat Bp. Galih Wiryanto, SH yang telah diberi kuasa dan dilanjutkan dari Termohon (BHS). Rapat Koordinasi berjalan lancar kedua belah pihak mengerti dan memahami bahwa Pelaksanaan Eksekusi akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018, akan tetapi Bapak Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan telah diberikan waktu seluas-luasnya diluar pengadilan untuk membicarakan dari hati ke hati antara kedua belah pihak. Dikatakan Bapak Ketua bahwa pelaksanaan Eksekusi dapat dimohonkan apabila ada dugaan kuat pihak Termohon tidak sukarela melaksanakan isi putusan, maka tetap dilaksanakan prosedur eksekusi sejak penyampaian peneguran dengan waktu 8 hari setelah menerima. Apabila terlewatkan tidak secara sukarela akan tetapi dengan upaya paksa. Prosedur semua sudah selesai dilaksanakan dan Pengadilan sudah memberikan kesempatan, tetapi tanggal 14 Februari 2018 sudah dateline pelaksanaan dan dalam hal ini Ketua Mempertaruhkan Keadilan yang di emban sebagai Penegak Hukum. "Percuma aku ngundi dawuh jejeging adil, ora iso ngrantasi gawean koyo ngene" yang artinya percuma saya sebagai penegak keadilan kalo tidak bisa menyelesaikan pekerjaan seperti ini. Namun disampaikan Bapak Ketua tidak bekerja sendiri tetapi bekerja secara profesional dan berkoordinasi terutama anak negara, negara harus hadir dan negara sudah hadir dalam kekuasaan Yudikatif Pengadilan demikian disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Rapat berjalan lancar dan selesai dengan tidak ada kendala semua terkoordinasi dengan baik serta rapat ini di dokumentasi baik gambar maupun audio sebagai bukti transparansi,